Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra menyusul munculnya laporan mengenai fenomena Waspada Dokter Gadungan yang secara berani membuka layanan kesehatan tanpa izin resmi di tengah pemukiman padat penduduk. Oknum ini biasanya berpura-pura memiliki latar belakang pendidikan kedokteran yang meyakinkan, lengkap dengan atribut medis seperti stetoskop dan jas putih, guna mengelabui warga yang membutuhkan pertolongan medis instan. Tanpa adanya surat izin praktik (SIP) yang sah, tindakan diagnosis dan pemberian obat yang dilakukan oleh oknum tersebut merupakan pelanggaran hukum berat yang mengancam keselamatan nyawa pasien.

Modus operandi yang dilakukan dalam kasus Waspada Dokter Gadungan ini sering kali menyasar kelompok masyarakat lansia atau mereka yang enggan mengantre di fasilitas kesehatan resmi. Pelaku menawarkan tarif pengobatan yang jauh lebih murah dan mengklaim memiliki metode penyembuhan ajaib untuk berbagai penyakit kronis. Namun, di balik janji manis tersebut, obat-obatan yang diberikan sering kali merupakan campuran zat kimia berbahaya atau obat keras yang dosisnya tidak terukur, sehingga alih-alih menyembuhkan, kondisi pasien justru sering kali berakhir dengan komplikasi serius hingga kegagalan fungsi organ.

Munculnya gerakan Waspada Dokter Gadungan di lingkungan RT dan RW menjadi sangat krusial karena pelaku biasanya sangat pandai bersosialisasi dan membangun kepercayaan semu dengan warga sekitar. Investigasi awal menunjukkan bahwa beberapa pelaku merupakan mantan asisten medis atau orang yang pernah bekerja di lingkungan rumah sakit namun tidak memiliki kualifikasi sebagai dokter. Mereka memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur verifikasi tenaga medis profesional untuk mengeruk keuntungan materiil secara ilegal dari kantong warga yang sedang sakit.

Pihak kepolisian dan dinas kesehatan kini mulai melakukan penyisiran rutin sebagai tindak lanjut dari peringatan Waspada Dokter Gadungan tersebut. Masyarakat diminta untuk selalu memeriksa keaslian identitas tenaga medis melalui aplikasi resmi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebelum melakukan konsultasi. Sebuah praktik medis yang sah harus memiliki papan nama yang mencantumkan nomor izin praktik yang masih berlaku serta dilakukan di lokasi yang memenuhi standar sanitasi dan peralatan medis yang memadai. Kelalaian dalam memverifikasi sosok dokter dapat berujung pada malpraktik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.